Monday, February 17, 2020

Membasmi Korupsi Lebih Mudah Dengan Hukum Islam

Membasmi Korupsi Lebih Mudah Dengan hukum Islam
 ilustrasi korupsi

sejumlah kalangan menilai upaya pemberantasan korupsi di tanah air mengalami kemunduran. memasuki tahun 2020 publik dikagetkan dengan kasus korupsi Jiwas Raya, suap (Risywah) Komisioner KPU oleh kader parpol, dan Garuda. juga masih ada dugaan tindak pidana korupsi yang belum tuntas seperti kemenperindag dan kementrian Agama.
kerugian yang dialamai negara mencapai Triliunan rupiah. padahal penindakan terhadap tindak korupsi terus dilakukan, tetapi justru meningkat.

Kian Suram
pemberantasan korupsi di tanah air dinilai banyak kalangan memang kian suram. padahal kerugian negara yang dialami makin besar. Tahun lalu, KPK menyatakan potensi kerugian negara akibat korupsi di perkirakan mencapai Rp. 200 triliun. angka korupsi pun terus naik, bukannya berkurang.

pada 16 agustus 2018 lalu KPK merilis data bahwa sepanjang 2004 -Agustus 2018 terdapat 867 pejabat negara/pegawai suwasta yang melakukan tindak pidana korupsi. dari jumlah tersebut,311 orang di antaranya berprofesi sebagai anggota DPR dan DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota yang notabene hampir seluruhnya berasal dari partai politik.
Ironisnya, gerakan pembarantasan korupsi justru kian di lemahkan. ada bebrapa sebab yang membuat penindakan korupsi makin lemah.

pertama : KPK telah di lemahkan melalui refisi UU KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, terdapat 26 poin yang berpotensi melemahkan KPK. pasalnya, sejumlah kewenangan yang dulu dimiliki KPK-berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK-dikurangi.

saat ini, misalnya, ada ada dewan pengawas KPK juga yang menentukan [boleh-tidaknya dilakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

lumpuhnya KPK terbukti ketika tak berdaya menghadapi kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan pejabat DPP PDIP, hasto. Tim penyidik penyidik tidak bisa melakukan penggeledahan karena dewan pengawas tak kunjung mengizinkan.

kedua : Pemerintahan jokowi justru banyak memberikan pengampunan kepada para terpidana korupsi. Idrus Marham mendapatkan pengurangan hukuman dalam putusan kasasi. pengadilan memutus lepas Syafruddin Arsyad Temnggug, eks terdakwa korupsi SKL BLBI. MA memberikan grasi kepada Annas Maamun, mantan Gubernur Riau, dengan alasan kemanusiaan karena terpidana sudah lanjut usia. 

bukan hanya mereka bertiga, pada Hari kemerdekaan, 17 Agustus 2019, jumlah narapidana korupsi yang mendapatkan remisi total mencapai 338 orang. padahal hukumuan yang diberikan juga terbilang ringan. Data ICW menyebutkan sepanjang tahun 2018 lalu rata-rata vonis pelaku korupsi hanya 2 tahun 5 bulan penjara. kebijakan ini menunjukan bahwa tidak ada komitmen serius dari pemerintah dalam memberantas korupsi. dengan demikian cit-cita indonesia bebas korupsi hanyalah mimpi kosong. karena alsan itu pula, mantan penasehat KPK, Busyro Muqaddas menyebut president Jokowi bukanlah panutan dalam memberantas korupsi.

baca juga : 15 amalan pembuka pintu rezeki

Kekayaan gelap pejabat

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan rincian keharaman hukumseputar harta yang didapat dengan cara curang.
khusus untuk para pejabat, Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang melarang mereka mendapatkan harta di luar gaji/pendapatan mereka dari negara. itulah yang disebut sebagai kekayaan gelap menurut pandangan islam. 

Pertama : Islam telah mengharamkan segala bentuk suap (risywah) untuk tujuan apapun. suap adalah memberikan harta kepada seorang pejabat untuk menguasai hak dengan cara yang batil, membatalkan hak orang lain. atau haknya diahulukan dari orang lain. Nabi Saw. telah melaknat para pelaku suap, baik yang menerima maupun yang memberikan suap:
Rasulullah saw, telah melaknat penyuap dan penerima suap (HR At-Tirmidzi dan Abu Daud)

Kedua : dalam islam pejabat negar juga dilarang menerima hadiah (gratifikasi), Nabi saw. pernah menegur amil zakat yang beliau angkat karena terbukti menerima hadiah saat bertugas dari pihak yang dipungut zakatnya. Beliau bersabda : Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang di ambil selain itu adalah kecurangan. (HR Abu Daud) .

Dalam hadist lain beliau bersabda: 
hadiah yang diterima penguasa adalah kecurangan (HR al-Baihaqi).

Ketiga : termasuk dalam kategori kekayaan gelap pejabat menurut islam adalah yang di dapatkan dari komisi/makelar dengan kedudukannya sebagai pejabat negara, komisi sebenarnya adalah yang halal dalam muamalah. Namun, jika seorang pejabat menggunakan kedudukannya/kekuasaannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee/komisi dari suatu proyek, amak itu adalah cara kepemilikan harta yang haram.

sayangnya, dalam dunia bisnis kapitalis, seperti sudah menjadi kemestian jika pengusha harus memberikan komisi sebagai upeti kepada para pejabat agar mereka mendapatkan proyek atau ketika dana proyek sudah cair.

Keempat : Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. korupsi termasuk tindakan Kha'in  (pengkhianatan). 

korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat negara dengan sewenang-wenang, baik deng memanipulasi atupun melakukan tekanan kepad pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta yang bukan haknya, apakah itu harta milik negara, milik umum, atau milik orang lain. 

Lebih Mudah dengan Hukum Sayriah

Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, suap dan penerima komisi haram. pada masa Rosulullah Saw. pelaku kecurangan seperti korupsi, selain harta curnagnya disita, pelakunya di-tasyhir atau di umumkan kepada khalayak.

dalam perang khaibar ada seorang budak dari bani Judzam bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani adh-Dhubaib. ketika mereka singgah di suatu lembah, budak tersebut dipanah (oleh musuh) sehingga menjadi sebab kematiannya. sera-merta mereka berkata, " Berbahagialah dia dengan pahal syahid, wahai Rasulullah," Namun dengan tegas Rasulullah mengtakan : Sekali-kali tidak! Demi zat jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh sehelai kain yang ia ambil dari rampasan perang yang belum dibagi pada perang Khaibar akan menyalakan api padanya (HR Muslim).

Abu Hurairoh berkata : (mendengar itu) para saabat sangat ketakutan sehingga ada seorang yang menyerahkan satu atau dua tali sandal seraya mengatakan, " Wahai Rasulullah, kami mendapatkan ini pada perang khaibar." Rasulullah saw. pun bersabda, "Ketahuilah sungguh itu adalah satu atau dua tali sandal dari api neraka,"

Pada masa khulafaurrasyidin ada kebijakan yang dibuat oleh khalifah Umar bin al-Khaththab ra. untuk mencatat harta kekayaan para pejabatnya, iakan membagi dua hartanya dengan memasukan harta itu ke baitul Mal.

khalifah Umar ra. juga tak segan merampas harta yang diberikan oleh para pejabatnya kepada karib kerabat mereka. Umar pernah merampas separuh harta Abu Bakhrah ra. karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurus tanah di Irak.
harta Abi Bharah sebesar 10 ribu dinar (lebih dari Rp. 25 miliar) dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah. separuh lagi dimasukan ke Baitul Mal (Syahid al-Mihrab, hlm 284)

Amirul Mukminin Umar ra. juga pernah merampas harta Abu Syufyan setelah pulang dari Syam, menhenguk putranya, Muawiyah. harta itu adalah oleh-oleh dari putranya. Beliau merampas uangnya sebesar 10 ribu dirham (lebih dari Rp. 700 juta) untuk disimpan di Baitul Mal. Pelaku suap, korupsi atau penerima grafitasi juga bisa diberikan sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan Qodhi sebai Ta'zir dalam sistem pidana islam.

Pemberantasan korupsi dalam islam menjadi lebih mudah dan tegas karena negara dan masyarakat dibangun du atas dasar ketakwaan. Hukumnya pun berasal dari wahyu, bukan dari hawa nafsu manusia sebgaimana dalam sistem demokrasi , hukuman untuk para koruptor dan upaya penindakannya bisa di ubah sesuai kepentingannya.

Korupsi marak di Tanah Air antara lain karena keserakahan para pelaku, lemahnya hukum, juga mahalnya ongkos politik dalam sistem demokrasi. untuk menjadi kepala daerah saja seorang calon harus punya dana minimal Rp. 20-30 Miliyar. padahal gaji yang mereka terima setelah menjabat kepala daerah hanya puluhan juta rupiah. pemilihan caleg di berbagai tingkat juga berbiaya tinggi. inilah yang mendorong sejumlah kepala dewan ramai-ramai melakukan korupsi. 'karena itu sudah saatnya umat kembali pada syariat Islam yang datang dari Allah Mahasempurna.

HIKMAH

Allah SWT berfirman :
Tidaklah mungkin seorang nabi berlaku curang (dalam urusan harta rampasan perang). siapa saja yang curang, pada Hari Kiamat ia akan datang membawa kecurangannya itu. kemudian setiap orang akan di balas setimpal dengan apa yang dia lakukan dan dia tidak akan dirugikan.
(Q.S Ali Imran {3} : 161)

Previous Post
Next Post

0 Comments: